IAEI, JAKARTA -- Potensi industri halal dinilai masih sangat besar di
tahun ini. Sebab, secara global nilainya mencapai triliunan dolar AS, di
Indonesia sendiri bernilai sekitar Rp 3.000 trliun per tahun.
Sayangnya, saat ini Indonesia masih menjadi pasar utama bagi industri halal dunia. "Maka tantangannya, kapan kita jadi pelaku atau menjadi yang mendapatkan manfaat ekonomi? Yang dapatkan benefit, dapatkan peningkatan kesejahteraan dan jadi tuan rumah dari negeri sendiri?" ujar Pemimpin Divisi Perencanaan Strategis BNI Syariah Misbahul Munir dilansir laman Republika.co.id, Rabu, (26/2).
Ia menegaskan, industri halal meliputi keuangan syariah masih harus dikembangkan di Tanah Air. Pasalnya pangsa pasar perbankan syariah baru sekitar 6 persen, sedangkan pangsa pasar ekonomi syariah keseluruhan hanya sebesar 9,01 persen per Desember 2019.
"Itu artinya, 90 persen warga Indonesia belum terinklusi keuangan syariah. Bagi kami sebagai pelaku keuangan syariah, mendapatkan layanan keuangan syariah bagi masyarakat yang setidaknya Muslim, merupakan hak asasi," tutur pria yang akrab disapa Munir tersebut.
Ia menyebutkan, masih ada sekitar 180 juta sampai 200 juta masyarakat di dalam negeri yang belum terlayani keuangan syariah secara baik. Dengan begitu, perbankan syariah bertugas menyampaikan sekaligus memenuhi kebutuhan masyarakat.
"Jadi tantangannya antara lain pada tingkat pemahaman atau bahasa OJK (Otoritas Jasa Keuangan) adalah literasi. Korelasinya positif, semakin orang paham, ya masuk akal semakin terinklusi atau manfaatkan layanan keuangan syariah," jelas dia.
Demi meningkatkan literasi sekaligus inklusi keuangan syariah, BNI Syariah bekerja sama dengan berbagai komponen. Mulai dari Perguruan Tinggi, sekolah, hingga kantor pemerintah.
"Kami juga membangun riset-riset di fakultas-fakultas atau jurusan-jurusan keuangan syariah. Diharapkan bisa mencetak talenta-talenta atau Sumber Daya Manusia (SDM) yang nantinya bermanfaat bagi industri," ujar Munir.
Dirinya optimistis industri halal khususnya keuangan syariah bisa terus maju. Apalagi sudah ada Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah (KNEKS) yang dipimpin langsung oleh Presiden Joko Widodo serta Wakil Presiden KH Ma'ruf Amin.
