SERANG, IAEI – Dalam rangka meningkatkan literasi keuangan Syariah khususnya mengenai Pembiayaan Infrastruktur, Dewan Pimpinan Pusat Ikatan Ahli Ekonomi Islam Indonesia (IAEI) bersama Dewan Pimpinan Wilayah IAEI Banten dan PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (Persero) menggelar kegiatan Seminar Nasional Ekonomi Islam secara hybrid pada Rabu (09/2) di UIN Sultan Maulana Hasanuddin Serang, Banten. Seminar ini mengusung tema “Pembiayaan Syariah Infrastruktur Indonesia yang Berkelanjutan”.
Kegiatan seminar ini merupakan program rutin yang diselenggarakan oleh IAEI dalam mensosialisasikan dan mengedukasi masyarakat tentang program pembangunan pemerintah khususnya bidang ekonomi. Ketua DPW IAEI Banten, Dr. Nihayatul Masykuroh menegaskan, dalam hal pembangunan di Indonesia, khususnya pembangunan yang berkelanjutan yang mengurai 5 (lima) maqashid syariah, salah satunya dalam hal pembangunan infrastruktur, baik kesehatan, pendidikan, atau lainnya.
“Salah satu dari SDGs di Provinsi Banten adalah tentang manajemen halal yang dipusatkan di Cikande. Untuk itu harapannya kita bisa bahu-membahu bersinergi dengan pemerintah, untuk melaksanakan program infrastruktur yang berkelanjutan tadi”, ujar Ketua DPW IAEI Banten.
Rektor UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten juga menerangkan, kegiatan ini merupakan inisiasi yang luar biasa, karena memikirkan bagaimana agar pembiayaan infrastruktur ini bisa berkelanjutan di wilayah Indonesia. Provinsi Banten mempunyai visi yang luar biasa, salah satunya bertujuan akhlaqul karimah, jangan sampai perekonomian dan pembiayaan infrastruktur ini tidak terkait dengan nilai-nilai akhlaqul karimah.
Prof. Dr. Euis Amalia juga menambahkan bahwa saat ini tantangan yang paling besar adalah bagaimana memulihkan kondisi ekonomi terutama bagi para UMKM yang merupakan pihak paling terdampak. Pemberian pembiayaan ini berlandaskan risk-sharing economic growth dan shared prosperity untuk mengembangkan usahanya di tengah kondisi Covid-19 sekaligus mendorongnya masuk ke dalam industri halal.
Andre Permana selaku Direktur Eksekutif Bisnis PT Pembiayaan Infrastruktur Indonesia menuturkan bahwa pemerintah juga bisa mendukung pembiayaan yang melibatkan sektor badan usaha dan swasta melalui Skema Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) dan Penjaminan Infrastruktur berbasis Syariah. “Dukungan dalam bentuk fiscal tools seperti fasilitas penyiapan proyek, karena di KPBU pemerintah bukan berperan sebagai spending agency yang mengalokasikan anggarannya, tetapi menggunakan anggaran pihak swasta, artinya pemerintah sebagai contracting agency”, tutur Andre Permana.
Melihat hal ini, peran dari keuangan Islam sangat lah besar dalam pencapaian sasaran SDGs ini. “Area of business-nya menjadi terbuka lebar. Indonesia sendiri masuk ke dalam kategori konsumen industri halal tertinggi dengan share 10%. Artinya Indonesia memiliki peluang yang sangat besar untuk menjadi pusat ekonomi keuangan Islam di dunia”, ujar Dr. Rizqullah Thohuri dari Bidang Pengembangan Perbankan Syariah DPP IAEI sekaligus sebagai pembicara penutup pada Seminar Nasional Ekonomi Islam di Banten kali ini.
“Acara ini sangat luar biasa, yang Insyaallah sangat bermanfaat bukan hanya untuk pengembangan teoritis akademis di bidang ekonomi syariah, namun juga mampu memberikan kontribusi positif khususnya bagi Provinsi Banten. Kami dari DPP IAEI tentu saja menyambut baik acara ini, karena dengan hal ini akan terjadi juga link and match antara dunia kampus dengan industri, dan juga stakeholder terkait,” kata Ketua Bidang Pendidikan DPP IAEI, Prof. Dr. Euis Amalia, M.Ag.
